Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo: “Jangan ragu lagi dengan Pancasila”

Negara Indonesia telah menjamin bahwa PKI (Partai Komunis Indonesia) adalah organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Hal ini tertuang jelas dalam Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966 perihal pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) yang diperkuat dengan Ketetapan MPRS Nomor XXV/1966.

Kini, isu kebangkitan organisasi terlarang itu kembali santer bergema di Nusantara. Isu yang sebenarnya sudah berhembus sejak masa kampanye pemilihan Presiden 2014, dimana setelah Joko Widodo terpilih, beredar desas-desus bahwa Presiden akan meminta maaf kepada keluarga PKI. Bahkan di berbagai daerah, polisi dan tentara merazia atribut berbau komunis. Razia kian gencar setelah Lembaga Ketahanan Nasional memfasilitasi simposium yang membahas sejarah tragedi 1965 dan menggagas rekonsiliasi antar-korban.

Jelang peringatan G30S PKI di tahun 2017 ini, isu tersebut kembali menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Bahkan berakibat terjadinya insiden pengrusakan massa pada Senin dinihari 18 September 2017 lalu di kantor LBH-YLBHI di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Pemicunya, adalah isu yang menyebut adanya acara terkait kebangkitan PKI di dalam gedung tersebut.

Guna menyikapi isu tersebut, pemerintah dan TNI mewacanakan memutar kembali film Penumpasan Pengkhianatan PKI. Hal ini dilakukan untuk mengingat kembali sejarah kelam yang pernah dilalui bangsa ini. Sementara menyikapi rencana pemutaran kembali film Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI yang diproduksi pada 1984 silam itu, Presiden Joko Widodo mengusulkan film terkait peristiwa sejarah itu diperbarui agar lebih mudah dipahami generasi saat ini.

Seperti diketahui, Film Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI yang dirilis pada 1984 silam itu disutradarai oleh Arifin C Noer, yang melibatkan lebih dari 10 ribu pemain dan figuran. Saat orde baru berkuasa, setiap malam 30 September, ada pemutaran serentak film G 30 S PKI di layar televisi. Pascareformasi 1998 kewajiban pemutaran film itu dihentikan.

Lalu bagaimana sikap dan pandangan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo tentang rencana pemutaran kembali film Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI tersebut, berikut petikan wawancaranya dengan Karni Ilyas dalam acara Indonesian Lawyers Club, Selasa (19/09/17) yang dirangkum wartawan Bustara, Edy Usman.

Karni: Anda memerintahkan agar film G30S PKI diputar ulang dan memerintah jajaran TNI untuk menonton film itu. Apa yang menggerakkan jenderal untuk memerintah nonton film itu, sementara banyak pihak yang keberatan film itu diputar ulang, karena menurut mereka itu tidak akurat dan banyak yang dibelokkan

Panglima: Saya perintahkan prajurit saya nonton itu urusan saya. Tak ada yang bisa ikut-ikuti urusan saya kepada policy saya dan kewenangan saya, itu yang pertama. Yang kedua, perlu sama-sama kita ketahui, dan pertanyaan besar bagi saya, “mengapa sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini pelajaran sejarah tentang pemberontakan G30S PKI di Indonesia tidak diajarkan lagi?”. Bukankah itu ada upaya-upaya penyesatan, penghapusan dan pembodohan tentang sejarah. Padahal, sejarah sangat berguna dalam kehidupan manusia. Presiden Soekarno atau presiden pertama pernah mengatakan, bahwa dengan belajar sejarah kita bisa menemukan hukum-hukum kehidupan manusia. Berdasarkan itu, dengan menonton film, tujuannya adalah upaya untuk memahami sejarah bangsa dan mengambil pelajaran dari sejarah tersebut, agar peristiwa yang sangat memilukan, hitam yang sangat keji dan merupakan tragedi tidak terulang lagi. Saya mengajak segenap bangsa terutama generasi muda dengan jernih memahami masa lalu dan sejarah bangsanya. Ketika ada dari bagian bangsa ini memikiran dan mencoba memaksakan ideologi lain selain PANCASILA, apapun itu, termasuk komunis, yang terjadi adalah tragedi yang memilukan. Inilah sebenarnya yang ingin saya sampaikan bersama jajaran TNI untuk memperkokoh keyakinan, tidak ada ideologi lain yang lebih tepat bagi bangsa yang sangat majemuk ini, bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, selain PANCASILA. Jangan ragu lagi dengan PANCASILA. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa bangsa ini pernah mempunyai masa kelam, tragedi yang sangat memilukan itu jangan sampai terjadi dan meyakinkan bahwa tiada lagi ideologi yang tepat bagi bangsa yang sangat majemuk ini selain PANCASILA.

Karni: Tapi apakah film tersebut bisa untuk menunjukkan sejarah yang benar menurut jenderal?

Panglima: Saya yakin, daripada sejak 98 sampai saat ini tidak ada, film itu yang ada bisa mewakili dan apa yang dikatakan presiden bahwa perlu dibuat film lagi sesuai zaman ini, itu adalah sesuatu yang sangat bagus, agar ada daya tarik generasi muda untuk belajar untuk memahami sejarah.

Karni: Tapi banyak pihak yang mengatakan film itu tidak akurat dan seolah-olah ada pengelabuan sejarah di situ, apa tanggapan jenderal?

Panglima: “Tanggapan saya ‘EMANG GUE PIKIRIN BUNG KARNI’. Yang penting saya berbuat yang terbaik untuk bangsa ini agar paham sejarah dan tidak terulang kembali.

Karni: Menurut jenderal isu kebangkitan PKI itu sesuai judulnya apakah karena trauma ada hantunya yang menakuti kita ataukan gerakan itu nyata bahwa mereka mau bangkit kembali?  ‘

Panglima: Begini bung karni saya mengibaratkan seperti makanan, bisa kita rasakan itu asin tetapi tidak terlihat. Biarlah kami yang selalu mengamati dan kami tau kapan kami bergerak, karena kami lah yang harus tau dan kami lah yang menjadi musuhnya, terutama. Kami akan menjaga NKRI ini. Saya tidak akan buka apa yang kami tau

Karni: Jadi kesimpulannya, menurut jenderal ancaman itu sangat kentara?

Panglima: Saya tidak mengatakan sangat kentara, tetapi saya mengingatkan bahwa bangsa ini pernah mengalami tragedi yang luar biasa, kelam dan itu tidak boleh terjadi di kala bangsa ini sedang bersama-sama membangun untuk lebih maju lagi dalam kompetisi global. Bagaimana kita bisa jadi bangsa pemenang kalau kita tidak paham sejarah.

Karni: Tapi bukankah secara global komunis sudah bubar di berbagai Negara yang justru di tempat selama ini mereka berkuasa?

Panglima: Saya paham di berbagai dunia sudah bubar. Tetapi komunis bisa dijadikan senjata, merupakan proxy war yang sering saya dengungkan untuk merusak persatuan dan kesatuan bangsa ini